Berkabarnews.com, Pekanbaru - Langkah inovatif Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sistem jemput bola melakukan penagihan pajak dengan memberdayakan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), diapresiasi oleh Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto.
“Ini tentu kita apresiasi setinggi-tingginya. Bagaimana Pemko Pekanbaru dapat memberdayakan kader PKK untuk menjemput bola, mendata langsung ke lapangan mengenai masyarakat mana saja yang masih menunggak PBB dan PKB di lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar SF Hariyanto, Senin (8/6/2026)
Plt Gubri memuji kejelian Pemko Pekanbaru yang mampu memanfaatkan jalur komunitas perempuan dan keluarga untuk mendata sekaligus mengedukasi para wajib pajak yang masih menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
SF Hariyanto memaparkan data bahwa total jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Riau saat ini mencapai 4 juta unit. Dari jumlah tersebut, populasi kendaraan terbesar terkonsentrasi di wilayah Kota Pekanbaru, yakni mencapai 1,2 juta unit. Kondisi ini dinilai sebagai potensi luar biasa yang dapat dijadikan mesin pendongkrak realisasi PAD jika dikelola dengan maksimal.
"Sebanyak 1,2 juta kendaraan ada di Pekanbaru. Kalau semua kendaraan itu dibayarkan pajaknya secara patuh, tentu akan sangat banyak penghasilan untuk Kota Pekanbaru. Sangat bagus ini program yang dicanangkan oleh Wali Kota," tambah SF Hariyanto.
Atas keberhasilan program tersebut, Plt Gubri mengimbau pemerintah kabupaten dan kota lain di Riau untuk segera meniru sistem yang sama, agar PAD di masing-masing daerah dapat melonjak signifikan.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa komitmen penuh jajarannya dalam menggenjot sektor pendapatan daerah telah membuahkan hasil nyata. Terbukti, grafik realisasi PAD Kota Pekanbaru mengalami lonjakan yang sangat tajam dan signifikan, berkat adanya berbagai terobosan administrasi dan lapangan yang dilakukan secara masif.
"PAD kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, angka tersebut naik drastis dari yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp800-an miliar kini berhasil menembus angka Rp1,2 triliun," kata Agung.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja di lapangan, Pemko Pekanbaru memberikan skema insentif khusus bagi ratusan kader PKK yang aktif bergerak door-to-door menyebarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Agung menjelaskan, setiap kader diberikan insentif sebesar Rp10 ribu per SPT dengan sistem pencairan bertahap, yakni 50 persen saat SPT disebar ke rumah warga dan 50 persen sisanya dicairkan setelah wajib pajak resmi melunasi kewajibannya.**/ian
Komentar Anda :